Sidoarjo, beritajatim.net – Masa pemilihan calon legislatif dan paslon presiden akhir-akhir ini banyak terjadi ketimpangan dan menurut masyarakat terkesan konyol serta melanggar aturan Bawaslu.
Adanya laporan terkait beredar luasnya Video di Medsos ( TikTok) yang dilakukan 12 Kades se_Kec Buduran beberapa waktu lalu. Video yang berdurasi sekitar 15 detik berisi deklarasi bersama para Kades yang menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan Capres Prabowo-Gibran dan sempat jadi bahan panas di tengah masyarakat.
Deklarasi dukungan pasangan paslon presiden yang di awali dari Bupati Sidoarjo rupanya jadi tranding serta di jadikan contoh bagi para kades (pemerintahan di bawah), hingga muncul statment pengakuan salah satu kades dan juga adanya dugaan tekanan dari pemerintah di atas.
Hal tersebut jadi bahan hangat, pertanyaan yang di lontarkan awak media kepada Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha S.H saat di temui pada acara Media Gathering di hotel Luminor Jl. Pahlawan pada hari Senin (12/02/2024) malam.
Agung menegaskan pada awak media, “kita akan berkerja sesuai dengan SOP yang ada dan tidak memandang siapapun orangnya. Kami masih harus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti2 bahan dan keterangan lain agar laporan dugaan pelanggaran beserta sanksi hukum pelanggaran segera bisa kita proses dan kaji lebih lanjut” tegas Agung.
“Salah satunya untuk proses desa Tarik itu sudah masuk tahap 1, yang pasti sudah pelimpahan ke penyidikan, jadi yang pasti tetep lanjut, dengan dugaan tersangka 1 orang yaitu kades nya dan Kades bisa di kenakan pasal 490, dengan norma ancaman hukuman 1 tahun” ungkapnya.
Begitu juga dengan adanya dampak dari Deklarasi Bupati Sidoarjo serta sekarang di ikuti kembali oleh para Kades, Agung tetap tidak akan mundur, walau Bupati sempat mangkir saat di panggil Bawaslu sekarang Bawaslu tetap akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai SOP.
“Kita selalu berusaha yang terbaik, seperti halnya kejadian saat apel siaga pada hari Minggu (11/02/2024) pagi, ada beberapa panwaslu desa dari beberapa kecamatan tidak mendapat jatah makan, secara prinsip sudah laporkan ke jajaran pengawas serta pihak ketiga masih dihubungi oleh kesekretariatan” urai Agung.
“Kita tetap akan memberikan yang terbaik, yaitu kita akan ganti dalam bentuk uang yang di bagikan melalui bentuk transfer ke pengawas TPS” pungkasnya. @red
