Sidoarjo, beritajatim.net – Pemberitaan terkait adanya berbagai macam ketimpangan atau penyalahgunaan dana pendidikan akhir-akhir menjadi topik yang makin hangat di kalangan masyarakat.
Kini terungkap adanya dugaan dana Bos yang di terima sekolah di Sidoarjo lebih besar dari jumlah siswa yang ada di daftar dapodik.
Mengetahui kemungkinan itu, ketua PKN Sidoarjo, Deni Setiawan, pada tanggal 10 Agustus 2023 menyampaikan laporan itu kepada ketua MKKS bapak Qodim di SMPN 2 Sidoarjo dengan menyerahkan bukti-bukti beberapa sekolah yang dana Bos nya lebih besar dari jumlah siswanya.
Menanggapi laporan tersebut Ketua MKKS sekaligus juga menjabat sebagai Kepsek SMPN 2 Sidoarjo Qodim mengatakan,”Ini tidak falid.”
Kepada Awak Media pada Senin 14 Agustus 2023 Ketua PKN Sidoarjo, Deni panggilan akrabnya mengatakan, “Pak Qodim sempat menelpon kepala sekolah SMPN 6 Sidoarjo untuk menanyakan jumlah siswanya, dan jawabannya sesuai data yang ada di laporan, ada selisih 71 siswa dari jumlah penerima angaran tahun 2022,” terang Deni.
“Setelah bertemu pak Qodim saya mencoba melakukan pengecekan data SMPN 2 Sidoarjo, data Dapodik yang tadinya kosong sekarang terisi dan jumlah siswa di tahun 2022 lebih banyak dari penerima Bos, tetapi di tahun 2023 jumlah penerima lebih banyak ada selisih 44 siswa,” imbuhnya.
Ketua umum lembaga PKN, Patar Sihotang angkat bicara, melalui sambungan telepon, ia mengatakan : ” Saya meminta BPK Jawa timur dan KPK harus turun untuk memeriksa laporan dana BOS, dari semua sekolah mulai dari SD hingga SMA dan SMK baik negeri maupun Swasta.”
“Ini tidak bisa di anggap remeh,” tegas Patar.
Kembali Deni menyatakan bahwa dirinya memiliki bukti adanya penggelembungan jumlah siswa, yang paling besar adalah SMK mencapai lebih dari 600 siswa yang di lebihkan, di kabupaten Sidoarjo SMP yang paling menonjol pengelembungan siswanya ada di SMPN 1 Waru, untuk SMA dan SMK jumlah yang menonjol penggelembungannya ada di SMA dan SMK Antartika, sendangkan untuk SD yang menonjol ada di SDN Sidoklumpuk.
“Modus mereka mengenolkan anggaran agar tidak ada pengembalian ke pemerintah pada saat akhir tahun, caranya dengan memasukan secara acak anggaran di 12 item laporan pengunaan dana Bos,” tambah Deni.
Untuk di ketahui bahwasanya masalah ini telah sampai di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan menunggu perkembangan selanjutnya.
“Selama ini anggaran dana Bos tidak pernah di laporkan sama sekali kepada wali murid maupun masyarakat, dan untuk mengakses lewat internet juga tidak semudah itu, harus melalui pasword yang tidak di ketahui masyarakat,” paparnya. .
“Program pemerintah adalah sekolah gratis dan berkualitas! oleh sebab itu pemerintah mengelontorkan angaran dana Bos agar semua anak bisa bersekolah tanpa ada biaya apapun, tetapi progam pemerintah gagal di karenakan keserakahan oknum yang ingin memperkaya diri sendiri,” pungkas Deni. @red
