Jakarta, beritajatim.net – Jajaran Dewan Kota Balikpapan mengikuti acara peningkatan kapasitas dan kompetensi smartcity, pekan lalu di Jakarta.
Mereka mendapatkan bimbingan teknis dari pakar Teknologi Informasi, Marsudi Wahyu Kisworo.
Marsudi menjelaskan, selama ini terjadi pemahaman yang salah mengenai pengertian SmartCity atau Kota Pintar.
Marsudi yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengatakan, selama ini SmartCity diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengelola pemerintahan.
Kalau seperti itu, kata Marsudi, namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang merupakan salah satu komponen dari smart governance saja.
Ia tambahkan, SmartCity ada 6 komponen, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment.
“Akibat salah persepsi dan salah pengertian ini banyak kepala daerah jadi makanan empuk para vendor. Daerahnya tidak menjadi SmartCity tapi menjadi Digital City.
Komisaris Independen Holding BUMN, Id Food ini menjelaskan, SmartCity adalah tentang mengelola seluruh sumberdaya daerah dengan solusi-solusi yang inovatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
Untuk itu memang memerlukan teknologi. Tapi ingat, bukan hanya teknologi digital, melainkan juga teknologi lain misalnya teknologi arsitektur, sipil, kimia, biologi, lingkungan, dan lain-lain. Perlu politik, ekonomi, sosiologi, budaya, rekayasa sosial.
“Jadi SmartCity itu bukan tentang teknologi, apalagi teknologi digital, melainkan tentang transformasi seluruh stakeholder daerah untuk berbudaya dan berperilaku lebih cerdas,” tegas Marsudi Wahyu Kisworo.
Sekali lagi ia ingatkan, kalau masih berpikir bahwa SmartCity adalah teknologi digital alias IT, maka siap-siap saja jadi korban para vendor. Habis uang triliunan tapi masyarakat tidak merasakan dampak apapun dari program SmartCity di daerahnya. @Red
