Puluhan sindikat pelaku pencurian kabel Telkom di desa Keper bebas, Ini tanggapan Didi Sungkono

Sidoarjo, beritajatim.net – Satreskrim Polresta Sidoarjo diduga melepas sekira 17 orang terduga sindikat pelaku pencurian kabel Telkom di desa Keper, Kec.Krembung, Kab.Sidoarjo yang diamankan pada 14 Mei 2024.

Pada saat diamankan, para terduga pelaku sudah mengambil dan memotong kabel Telkom dan dimuat di mobil pickup. Dalam pengamanan itu dihadiri kepala desa Keper bernama Soeharto, SE.

Dari informasi didapat media, pelepasan terjadi dua atau tiga hari setelah polisi mengamankan para terduga pelaku.

Berita hari ini :

http://Puluhan sindikat pelaku pencurian kabel Telkom di desa Keper bebas, Ini tanggapan Didi Sungkono

Selain puluhan terduga pelaku sebagai pekerja menggali tanah dan menarik kabel, media mendapat informasi bahwa ada nama penadah bernama Toyibin domisili di desa Lajuk, Sidoarjo yang juga ikut diamankan.

Selain Toyibin terdapat beberapa nama yakni Andhika, Wahyu, dan Bara. Diduga Andhika adalah kepala dari sindikat pencuri kabel Telkom ini, Wahyu koordinator mandor dan pekerja, sedangkan Bara koordinator lapangan.

Diduga Toyibin dilepas dengan membayar uang Rp.100 juta, dan 17 pekerja dilepas membayar Rp.50 juta, sedangkan Andhika, Wahyu dan Bara tidak diketahui berapa keluarkan uang untuk dilepaskan.

Berita Sebelumnya :

https://beritajatim.net/2024/05/13/aksi-penggalian-dan-pengambilan-kabel-telkom-terjadi-di-desa-keper-ini-ungkap-kepala-desa-keper/

Dari informasi didapat media ini, Kasatreskrim Agus memberikan informasi ke awak media kalau para terduga pelaku dilepas karena tidak ada korban yang melapor, dalam hal ini adalah Telkom.

Terkait pelepasan tersebut, media ini melakukan konfirmasi via pesan WhatsApp ke Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing dan Kasatreskrim Sidoarjo Kompol Agus Sobarnapraja, pada Sabtu (8/6) siang, namun hingga berita ini di tayangkan tidak ada jawaban.

Terpisah, Pengamat Kepolisian asal Surabaya, Didi Sungkono, SH., MH., saat dimintai tanggapan atas peristiwa pelepasan puluhan pelaku ini mengatakan kejadian ini harus di sikapi s secara serius.

“Kalau benar apa yang terjadi dijajaran Satreskrim Polresta Sidoarjo ini harus disikapi secara serius dan mendalam. Penyidik pasti punya alasan yang tepat dan harus transparan kepada masyarakat agar tidak berpolemik yang negatif, karena faktanya masyarakat tahu sudah dilepas atau tidak dilakukan penahanan,” ujarnya. Minggu (9/6) pagi.

Barang bukti kabel saat di tempat kejadian

Menurut Didi Sungkono masyarakat harus perlu pahami bahwa dalam hukum perkara pidana berproses berdasarkan deliknya. Ada dua jenis delik yang biasanya digunakan yakni delik aduan dan delik biasa.

Baca juga :

https://beritajatim.net/2024/06/08/cv-cakrawala-sakti-terkesan-kebal-hukum-tak-tersentuh-dinas-dan-aph/

Delik biasa langsung bisa diproses Penyidik tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan, dengan kata lain tanpa adanya persetujuan atau pengaduan.

Salah satu contoh adalah delik pembunuhan atau pencurian (Gewoni Delict), ini diatur dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Pengamat Polisi Didi Sungkono, SH., MH.

“Rata rata dalam KUHP adalah delik biasa (Gewoni Delict) artinya untuk memproses hukum perkara, perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai delik formil yang menitik beratkan pada tindakan bukan akibat,” ujarnya.

Baca juga ;

https://beritajatim.net/2024/06/08/polresta-sidoarjo-amankan-jalur-tour-de-panderman-2024/

Menurut Didi, ketika seseorang, atau kelompok dikehatui melakukan pencurian, kemudian barang yang dicuri dikembalikan, perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.

“Ini pembelajaran hukum, edukasi terhadap masyarakat, kalau memang penyidik melepaskan terduga kelompok Mafia, Pencuri Kabel yang dimiliki Telkom (kabel tembaga) terlepas Telkom sebagai pemilik kabel mau melapor atau tidak, penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai penyidik bisa memproses perkara ini,” kata Didi.

“Namun kalau penyidik melepaskan para mafia, pencuri terorganisir, penanda, pendana, ini secara hukum tidak bisa dibenarkan, apalagi masyarakat yang melaporkan merasa kecewa,” ujar calon kandidat doktor hukum ini.

Didi juga menjelaskan walaupun itu Diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum, dalam hal ini Polri tetap tidak bisa dibenarkan, landasan hukum apa yang dipakai oleh penyidik untuk melepaskan para pencuri tersebut.

“Ditanyakan, dikonfirmasikan, dan harus dijawab secara gamblang, transparan agar masyarakat tidak bersuara “sumbang” (berpolemik),” ujarnya.

“Kita ini negara hukum ,harus ada landasan hukum sebagai pijakan. Mungkin penyidik tidak melepaskan, bisa juga permohonan agar tidak ditahan, atau tahanan kota, penangguhan penahanan, bisa dicek SPDPnya di Kejaksaan negeri Sidoarjo. sejauh mana proses hukum tersebut, apalagi sudah pernah dilakukan penahanan,” urai Didi Sungkono.

Perlu diketahui, dari kejadian pencurian kabel diwilayah desanya, kepala desa Keper Soeharto yang turun langsung ke lapangan saat kejadian pengamanan para pelaku, ia mengatakan dirinya marah atas kejadian pencurian kabel ini.

“Saya sebagai kepala desa juga marah, dulu pernah seperti ini ditahun 2023 lalu, memang ada yang ijin ke saya didampingi dari babinsa Lajuk, mengatakan bahwa program dari Telkom untuk menggali dan mengambil kabel, karena Telkom sudah tidak menggunakan kabel tanam,” ujarnya.

“Nah karena didampingi Babinsa maka saya ijinkan, tapi pas malam pengerjaan ada warga yang komplain maka saya turun ke lokasi dan menanyakan kelengkapan datanya, ternyata kurang lengkap jadi saat itu saya tegaskan ke mereka untuk berhenti,” lanjutnya.

“Bukan hanya itu, saya juga suruh mereka untuk minta ijin juga ke Kepala Desa Kedung Sumur, dan bekas dari galian tersebut membuat jalanan rusak ga kembali seperti semula” tegas Soeharto.

“Ternyata warga lapor lagi pada hari Sabtu (11/05/2024) malam ada penggalian lagi, kemudian tiga hari tepatnya (14/05/2024) terjadi lagi,” lanjutnya.

“Ketika dapat laporan saya mendatangi lokasi dan menemukan puluhan orang melakukan penggalian dan sudah menggambil beberapa meter kabel dengan lubang-lubang yang dalam,” ujarnya.

“Otomatis jalan desa saya rusak, dan saya sebagai kepala desa sudah pasti marah karena merasa dirugikan” pungkas Soeharto.

Diketahui bersama, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan Indonesia.

Berkaitan dengan aset BUMN, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara.

Modal dalam bentuk aset yang dimiliki BUMN berasal dari penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara.

Aset BUMN tersebut berasal dari investasi jangka panjang pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dari penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi, sudah jelas benda milik BUMN Telkom adalah harta kekayaan negara.

Dan jika ada seseorang mencuri harta kekayaan negara dalam hal ini kabel Telkom baik masih digunakan atau tidak, seharusnya polisi bertindak untuk mengamankan dan tidak perlu ada suatu pelaporan atau pengaduan. @red.

https://beritajatim.net/wp-content/uploads/2024/05/IKLAN-ADV-IDUL-ADHA-1445-H-OKE-scaled.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *