Terkait Masalah TPST di Tambaksumur, Diputuskan Dilakukan Clean Up Dan Pembenahan Ulang

Sidoarjo, beritajatim.net – Terkait Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) milik Desa Tambakrejo yang mengeluarkan bau busuk menyengat hingga ke pemukiman penduduk Desa Tambaksumur membuat puluhan Warga Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo mendatangi DPRD di Jalan Sultan Agung Sidoarjo pada Rabu, (22/05/2024) sore.

Rapat Dengar Pendapat (Hearing) yang digelar pada hari itu di hadiri oleh Damroni dari komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Handono dari Komisi C DPRD Sidoarjo, Kades Tambakrejo Nur Machmudi, Ketua Pengelola TPST Tambakrejo, Fathur Arrozi, Koordinator aksi demo Rukun Warga (RW) 01 Desa Tambaksumur, Achmad Musonnep, Camat Waru Nawari, serta perwakilan dari pihak DLHK Sidoarjo.

Koordinator aksi demo Rukun Warga (RW) 01 Desa Tambaksumur menyampaikan aduan dan keluhanya terkait Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Tambakrejo, diduga tidak dikelola dengan baik dan tembok TPST tersebut justru dijebol sehingga aroma bau busuk sampah menyengat hingga ke pemukiman warga.

“Warga senang bila ada TPST Tambakrejo, tapi kenapa tidak dikembangkan dengan baik, artinya cuman dikumpulkan sampah aja, dan malah ditimbun serta tidak dikelola sesuai dengan semestinya,” ucap dia saat digelar rapat Hearing di DPRD Sidoarjo.

Disampaikan juga sampah tersebut benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, “seharusnya dikirim ke TPA Jabon, tidak malah dibiarkan atau ditimbun. Dan tempat TPST adalah Tanah Kas Desa (TKD) yang berdekatan pemukiman Desa Tambaksumur, jadi masalahnya sampah bisa dikelola dengan baik, gak malah ditimbun, bahkan informasi dilapangan banyak warga dari luar desa sampahnya dikirim ke TPST Tambakrejo” ujarnya.

Ketua Pengelola TPST Tambakrejo, menyebutkan permasalahan TPST adalah masalah sistemik, karena pengelola sampah tersebut dianggap tidak maksimal. Karena belum bisa dibuang ke TPA Jabon.

“Karena kami masih punya hutang ke UPTD TPA Jabon, jadi sampah tidak bisa dikirim ke sana dan TPST overload kiriman dari luar desa. Namun pendapatan tidak seimbang dari pengeluaran dan terjadi hutang. Selain itu, sampah masuk ke kami dilaporkan tidak semestinya,” ungkap Rozi.

Rozi mengatakan dalam penanganan TPST tersebut hanya 3000 Kartu Keluarga (KK). Selain itu, saat sampah dibuang ke TPA Jabon harus ada legitimasi, ia menyebut tidak masuk akal. “Kami tidak bisa mengontrol sampah di luar Desa Tambakrejo, apalagi melakukan survei jumlah KK, jelas itu bukan kewenangan kami, sehingga terjadi overload sampah,” jelasnya.

“Sejak 15 Februari, sampah ditumpuk dan menjadi meluas dan meluber, karena kami masih punya hutang dan tidak bisa dikirim ke TPA Jabon, namun saya sudah menulis bahkan didepan inspektorat bahwa kami akan membayar dengan cara menyicil dan ini sudah mulai bulan Mei” tambahnya.

“Dan terkait soal jebolnya tembok TPST Tambakrejo, saya saat itu masih berada di Bali, saya menyuruh anggota pengelola lainnya, sampah untuk ditarik dibelakang warung. lah kok temboknya Dijebol Wassalam, mohon maaf karena pengelola TPST ada SDM rendah karena ada orang bekas narapidana dan buta huruf,” Ungkap dia sambil gedek – gedek kepala.

Ia menyebut bahwa TPST Tambakrejo adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang basicnya bukan mengelola sampah.

“Aku Iki uruk’ono, kalau memang manajemen kami ada salah, ya diberi tau, dan saya tidak ada kemampuan disitu, karena tugas DLHK membina bukan membinasakan,” ucapnya.

Sementara itu, Damroni dan Warih Andono menengahi persoalan ini, dia meminta kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), agar segera menyelesaikan masalah tersebut tidak setengah-setengah.

“Peraturan Daerah (Perda), DLHK termasuk salah satu pelayanan publik, gak canggih atau gak komitmen seperti ini, masak nariki uang aja tapi pelayanan tidak ada,” ujar Warih.

Oleh sebab itu, agar persoalan ini segera selesai, ia menyarankan agar dibuat komitmen bersama antara DLHK dan pengelola TPST Tambakrejo. “Dan ini boleh dilanjutkan apa tidak untuk proses ini, ya harus diatur dan sudah sekian bulan tidak ada pengangkutan, jelas sampah menumpuk, selesaikan dulu dalam angkutan terus komitmen pertanyaan bersama, pengelola TPST sampai akhir tahun selesai, ” pintanya.

Disampaikan juga oleh Damroni, “intinya semua ini tidak ada masalah, harusnya semua bisa dibicarakan baik-baik, ga semua harus dibawa ke kantor DPRD, tapi kami sebagai wakil rakyat pasti akan mendengar apa yang jadi masalah atau yang dikeluhkan warga, jadi ga harus dari devisi apa…, jika ada warga melapor atau mengeluh maka siapapun wakil rakyat yang ada harus siap membantu” tegasnya.

“Ga usah bicara tupoksi, tapi kita sebagai wakil rakyat pemimpinnya adalah rakyat, jadi kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah” pungkasnya.

Kepala Desa Tambakrejo, Kec.Waru kab.Sidoarjo membenarkan persoalan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di wilayahnya, yang menyebabkan bau busuk menyengat masuk ke pemukiman penduduk Desa Tambaksumur, ia mengatakan akibat kiriman sampah dari pihak luar yang banyak dan meluber.

“Untuk menyelesaikan permasalah ini, perlu diatasi terlebih dahulu dan dilakukan evaluasi bersama. Masalah sampah yang meluber, saat Hearing kita ada kesepakatan bersama bahwa sampah ini akan diangkat, agar tidak melebar sampahnya, kalau sampai merembet lagi, secara terpaksa kami tutup TPST ini,” tegasnya.

“Tapi tidak berhenti untuk penutupan saja, melainkan melakukan pergerakan estafet perubahan manajemen internal maupun eksternal berkaitan pada TPST,” tambahnya.

Selain itu dari pihak DLHK menyampaikan terkait hutang penunggakan senilai 101 Juta selama 8 bulan ke UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dirinya berkomitmen bersama Ketua pengelola TPST, di akhir tahun ini akan dilakukan close. “Iya sambil berjalan dan di evaluasi hal ini yang terpenting,” ucapnya.

“Kedepannya pihak berkaitan dengan TPST ini, bersama-sama perbaiki pengelolaan manajemen dengan itikad baik secara jujur itu terpenting, kalau tidak didasari hal ini, mohon maaf ndak berani janji berlebihan untuk berlangsungnya TPST menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Hearing yang berlangsung ganteng berakhir dengan keputusan harus dilakukan clean up terlebih dahulu kemudian baru dilakukan perbaikan dan koreksi bersama. @red

https://beritajatim.net/wp-content/uploads/2024/05/IKLAN-ADV-IDUL-ADHA-1445-H-OKE-scaled.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *